Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan lokasi ibukota RI yang baru, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu diumumkan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Senin (26/8).
Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemindahan ibukota sudah digagas sejak lama, bahkan sejak masa Presiden pertama RI, Ir Soekarno. “Kita sudah 74 tahun merdeka, tetapi kita belum pernah tentukan dan rancang sendiri ibukotanya,” ujarnya.
Terkait alasan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa alasannya. Pertama, beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa, bandara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia ada di Jakarta. Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dr total penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.
Terkait pendanaan, Presiden Jokowi mengungkapkan total kebutuhan untuk ibukota baru kurang lebih Rp466 triliun. Nantinya 19% dari Rp466 triliun berasal dari APBN, terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibukota baru di DKI Jakarta. “Sisanya dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN,” jelasnya.
Kenapa pemindahan ibukota dillakukan sekarang, terangnya, karena pemerintah tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang semakin berat. Kedua, karena kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa terus meningkat meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah sudah lakukan kajian mendalam sejak tiga tahun lalu. Dari hasil kajian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi ibukota baru yg paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kenapa di Kalimantan Timur? terangnya, karena risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkoataan yg sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, sudah memiliki infrastruktur yg relatif lengkap. Kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.
Setelah dimumkan, pemerintah segera melakukan langkah-langkah strategis lainnya. Pembangunan infrastruktur akan dimulai akhir tahun 2020. Diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan pemindahan ibukota Negara. <Eni Widiastuti/*>
